Ricuhnya Dana Desa Akhir Tidak Transparan
Ayo Bangun Desa - Asisten I Setdakab Aceh Singkil Muhammad Ichsan mengemukakan, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di wilayahnya mulai banyak ricuh dan menuai protes di tengah-tengah masyarakat, lantaran diduga jawaban kurang transparan dalam pengelolaannya.
 |
| Ilustrasi: Revolusi Mental Berdesa |
"Jika kepala desa dan perangkatnya melaksanakan penganggaran sesuai prosedur yang ada, menyerupai musyawarah desa, mulai tingkat dusun hingga desa dengan melibatkan seluruh unsur maka hal itu tidak akan terjadi," katanya kepada wartawan di Singkil, Senin.
Dikatakan, kurangnya transparansi mulai proses penganggaran hingga laporan penggunaan dana menjadikan akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan diragukan oleh masyarakat.
"Bergulirnya dana desa sepanjang tahun 2015 hingga 2016 banyak penyimpangan dan memberi kesan polemik yang jelek menyerupai itu, tapi sehabis dilakukan audit ternyata tidak ada masalah, sesuai dengan perencanaan. Makara lantaran kurang transparansi saja, termasuk publikasi sehabis dikerjakan juga penting dilakukan," ujarnya.
Ichsan imbau perencanaan APBDes harus diketahui masyarakat, artinya realisasi penggunaan dana desa harus sesuai dengan keputusan musyawarah dan dilakukan sesuai mekanisme.
Setelah disusun, hendaknya dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) yang juga harus mempelajari dan menciptakan rekomendasi atas perencanaan yang sudah disusun.
"Atas dasar itu gres dibentuk qanun desa, jadi biar dana lebih efektif, rekrut orang-orang kreatif di desa itu untuk memilih penggunaan dana desa dalam sisi Infrastruktur dan non fisik," jelasnya.
Adanya protes bahkan hingga pada laporan polisi hingga hingga tingkat ke kejaksaan merupakan perhatian yang serius, alasannya yaitu dana desa yang digulirkan sudah memasuki tahun ke tiga (2017).
"Aparat desa sudah dibimtek, ini sudah memasuki tahun ketiga, pemerintah tempat sudah melaksanakan pembinaan, mustahil terus menerus dibina, jadi jangan hingga melaksanakan kesalahan lagi nantinya," tukasnya.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Singkil Drs Hermanto menyebutkan memang permasalahan dana desa kerap melanda, namun hal itu masih dugaan.
"Dalam hal ini saya belum ada waktu, Insya Allah besok permasalahan dan kegiatan anggaran 2017 dana desa kita publikasikan," ujarnya.(*)
Related:
Antaranews.com
